Banda Aceh– Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang menjadi salah satu dasar utama bagi berlanjutnya perdamaian Aceh, hingga kini masih terkesan seperti macan ompong. Jika tidak mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk para pemimpin (eksekutif dan legislatif) Aceh, bukan mustahil UUPA akan kembali melahirkan kekecewaan, bahkan pemberontakan jilid selanjutnya.
Banda Aceh-Tim Advokasi dan Gerakan Bersama Masyarakat Sipil Aceh untuk pembebasan Ismuhadi cs, meminta progres konkrit kerjasama DPRA dengan KOMNAS HAM tentang upaya hukum pembebasan Ismuhadi cs. Permintaan tersebut dilakukan setelah menemui Ketua DPRA, Hasbi Abdullah, di kantor DPRA, Jum’at (16/3) sekira pukul 10.00 WIB.
Sp. Tiga Redelong-Sedikitnya 152 perempuan baik istri mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), istri mantan Pembela Tanah Air (PETA), dan ibu rumah tangga mendirikan tugu perdamaian di tiga kecamatan di Kabupaten Bener Meriah. Di tugu tersebut disematkan prasasti dengan tinta berwarna emas tentang komitmen perempuan menjaga perdamaian.
Banda Aceh-Pemerintah diharapkan dapat menfasilitasi perlindungan hukum Indikasi Geografis kakao dan kopi, melalui program sertifikasi. Hal tersebut dikatakan Ketua Tim Perumus Konferensi Kakao dan Kopi Aceh Giri Arnawa, ketika membaca hasil rumusan dari Konferensi Kakao dan Kopi Aceh, Kamis (15/3). Forum Kakao Aceh dan Forum Kopi Aceh juga diminta sebagai jembatan kerjasama kemitraan antara petani ...
Banda Aceh-Pembangunan pelabuhan Krueng Geukuh di Lhokseumawe, yang akan menjadi pelabuhan ekspor-impor berstandar internasional, perlu dipercepat. Demikian salah satu rekomendasi dari Konferensi Kakao dan Kopi yang digelar di Banda Aceh.
Taufik Al Mubarak
