Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, meminta agar mekanisme pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghindari kekuatan kekuasaan dan politik.
“Karena itu, demi masa depan pemberantasan korupsi, perlu digagas mekanisme lain yang lebih efektif dalam proses pemilihan pimpinan KPK. Jika ingin KPK kuat, independen dan bernyali, dominasi faktor kekuasaan dan kekuatan politik harus direduksi,” kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu.
Menurut Bambang, jika dominasi dua faktor itu tetap dipertahankan, tidak realistis mendambakan KPK yang kuat, independen dan berani.
“Apalagi jika kekuasaan yang menentukan kepemimpinan KPK itu berperilaku korup. Otomatis KPK akan melemah menghadapi kekuasaan dan kekuatan politik,” sambung dia.
Bambang menambahkan, kekuasaan yang bersih sudah pasti membutuhkan KPK yang kuat, konsisten dan independen. Sebab, kekuasaan akan diuntungkan oleh produktivitas KPK memerangi perilaku korup penyelengara negara, baik di pusat maupun daerah.
“Minimal, kemampuan KPK mencegah pencurian uang negara serta menyergap para tersangka koruptor akan ikut memperkuat citra pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” kata dia.
Sebaliknya, kalau kekuasaan itu sendiri kotor akibat noda korupsi di semua lini kewenangan, sudah pasti kekuasaan itu akan gelisah, dan mencari ragam cara untuk membangun rasa aman.
“Kalau kekuasaan itu menggenggam wewenang kontrol atas semua institusi penegak hukum, cara paling instan adalah mempreteli kewenangan penegak hukum, termasuk KPK tentu saja. Proses mempreteli kewenangan penegak hukum itu tentu saja tidak dituangkan melalui kebijakan terbuka. Tetapi dilakukan melalui pengarahan di ruang tertutup, atau dengan cara `injak kaki` di lapangan oleh para calo (mafia hukum) yang bertindak atas nama kepentingan kekuasaan,” kata Bambang Soesatyo.[] (Antara)
