Jika seandainya seseorang ditanyai mengenai gambaran dua kondisi; seorang mahasiswa yang terancam non-aktif (NA) karena tidak mampu membayar biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di kampusnya dan kisruh Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlarut-larut serta memiliki kecenderungan yang besar atas muatan politis tertentu, mana yang akan menjadi prioritasnya dalam kapasitas sebagai salah seorang petinggi suatu lembaga mahasiswa? Jawabannya tentu sangat beragam dengan alasan dan asumsi yang beragam pula tentunya.