Kairo – Kekuatan politik utama Mesir, Ikhwanul Muslimin, melaju dalam pemilihan anggota parlemen tahap pertama pada Senin dan Selasa (28-29/11).
Hasil resmi dijadwalkan diumumkan Kamis petang waktu setempat, namun pemantauan media massa setempat menunjukkan Ikhwanul Muslimin lewat partai politiknya, Partai Hurriyah wal Adalah, menang di sejumlah distrik pemilihan, antara lain di Kairo, Fayoum, Iskandariah dan Asiut.
Partai Hurriyah Wal Adalah, yang memimpin “Koalisi Demokrasi Demi Mesir”, menempati urutan pertama diikuti oleh Koalisi Salafi –yang mencakup Partai An Nur, Partai Al Islah, Partai Al Wasat, Partai Al Isalah dan Partai Al Bina Wat Tanmiyah –partainya “Jamaah Islamiyah”.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mesir, Abdel Moiz Ibrahim, mengatakan pelaksanaan pemilu anggota parlemen tahap pertama pada Senin (28/11) dan Selasa berlangsung aman dan lancar kendati terjadi beberapa kesalahan teknis.
Menurut dia, beberapa kesalahan kecil itu sebagai pelajaran berharga untuk tidak terulang lagi pada pemilu tahap kedua dan ketiga pada Desember dan Januari nanti.
Kesalahan itu terjadi di beberapa TPS kecil di Kairo dan tempat lain seperti di Fayoum, Luxor dan Bahrul Ahmar, berupa keterlambatan surat suara, terlambat datangnya pengawas, dan surat suara belum dibubuhi cap, katanya.
Abdel Moiz juga menyampaikan terima kasih kepada pihak keamanan dari tentara dan polisi serta pengawas dari para hakim dinilainya masing-masing menjalankan tugas dengan sempurna.
Aman dan lancarnya pemilu Mesir pertama pasca revolusi yang menumbangkan 30 rezim Presiden Hosni Mubarak ini mengejutkan banyak pihak.
Sebabnya ialah sepekan menjelang pemilu itu sempat terjadi kerusuhan berdarah di Kairo dan Iskandariyah, yang menewaskan sedikitnya 41 orang akibat bentrok antara pemrotes anti-pemerintah dan aparat keamanan.
Pemrotes meminta penundaan pemilu dan menuntut Majelis Tertinggi Militer (SCAF), yang mengambil-alih kekuasaan setelah presiden Hosni Mubarak mundur pada 11 Februari untuk untuk menyerahkan kekuasaan kepada sipil.
Namun, Majelis Tinggi Militer, yang didukung Ikhwanul Muslimi — kekuatan politik utama Mesir saat ini — menolak penundaan pemilu.
Aksi protes tersebut memaksa Perdana Menteri Essam Sharaf dan kabinetnya mengundurkan diri pekan lalu.
Mantan PM pada masa Mubarak, Kamal Ganzouri, ditunjuk oleh Ketua SCAF, Marsekal Mohamed Hussein Tantawi, untuk menggantikan PM Sharaf.
Kendati ditolak pemrotes, Ganzouri saat ini intensif berunding dengan semua kekuatan politik untuk pembentukan kabinet transisi.
Pemilu tahap pertama ini berlangsung di sembilan dari 27 provinsi, yaitu Kairo, Iskandariyah, Fayoum, Port Said, Dimyate, Asyut, Luxor, Kafrus Syaikh dan provinsi Bahrul Ahmar.
Pemilu berlangsung dalam tiga tahap, yaitu tahap kedua akan berlangsung pekan depan 5-6 Desember dan tahap ketiga atau terakhir pada Januari 2012 untuk memperebutkan 498 dari 508 kursi Majelis Syaab (DPR) — 10 kursi di antaranya ditunjuk oleh penguasa bagi kalangan wanita, profesional dan minoritas Qoptik.
Adapun pemilihan presiden dijadwalkan akan berlangsung Juni depan. Pemilihan yang dijuluki pemilu revolusi ini dinilai paling demokratis dalam sejarah Mesir modern.[ANTARA]
