Walikota: Tidak Ada Izin "Best Western"

Qaid Arkana

Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh Mawardy Nurdin mengatakan tidak ada izin pembangunan untuk “Best Western Hotel” dan mal yang dikeluarkan pemerintah di bekas bangunan Geunta Plaza sebelah tenggara Masjid Raya Baiturrahman.
“Sampai saat ini saya dan Dinas Pekerjaan Umum serta Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) belum pernah menerima permohonan izin mendirikan bangunan dari siapa pun termasuk dari manajemen `Best Western Hotel`,” kata Mawardy Nurdin seperti dilansir Antara, Kamis (12/1).

Mawardy mengatakan jika ada permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) dari pihak pengembang untuk membangun hotel di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Pemko Banda Aceh tentu tidak akan memberikan izin tanpa melakukan kajian secara komprehensif dengan berbagai komponen masyarakat termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

“Saran dan pendapat tentang pembangunan hotel dan mal di kawasan Masjid Raya itu sangat penting sebelum mengeluarkan IMB, saya berharap warga kota Banda Aceh tidak terprovokasi,” kata Mawardy Nurdin.

Menanggapi aksi unjuk rasa puluhan aktivis mahasiswa IAIN Ar-Raniry di halaman balai kota, ia mengatakan akan menampung aspirasi yang disampaikan.

“Sekali lagi saya tegaskan, Pemerintah Kota Banda Aceh hingga saat ini belum mengeluarkan IMB pembangunan hotel dan mal di samping Masjid Raya Baiturraman itu,” katanya.

Puluhan orang mahasiswa IAIN Ar Raniry Banda Aceh yang berunjuk rasa di gedung DPRK dan balai kota menolak pembangunan “Best Western Hotel” di samping Masjid kebanggaan masyarakat Aceh itu.

Dalam aksi yang mendapat pengawalan ketat aparat keamanan dari Polresta dan Satpol PP itu, mahasiswa menolak pembangunan hotel dan mal yang dinilai tidak sesuai dengan semangat pelaksanaan Syariat Islam.

Presiden Mahasiswa IAIN Ar Raniry Fakhrul Radhi mengatakan jika hotel tersebut dibangun, sama saja memberi peluang terjadinya kemaksiatan.

“Sungguh ironis jika kemaksiatan itu terjadi di dekat masjid yang memiliki nilai historis bagi rakyat Aceh. Karena itu, rencana pembangunan hotel itu harus dicegah,” kata Fakhrul Radhi. [Antara]