Sudan-Negara-negara Liga Arab memulai rangkaian pembicaraan tentang masa depan misi pemantauan di Suriah yang hingga kini terus dilanda aksi kekerasan.
Sebuah panel yang dipimpin Perdana Menteri Qatar Sheikh Hamad al-Thani akan mendiskusikan laporan kepala misi pemantauan Jenderal Mohamad al-Dabi dari Sudan.
Selanjutnya para menteri luar negeri Liga Arab bertemu di Kairo untuk mengambil keputusan, Minggu (22/1). Misi pemantauan usulan damai yang terdiri atas 165 orang itu sudah habis masa tugasnya pada Kamis (19/1).
Sejumlah pengamat berharap Liga Arab akan memperpanjang misi pemantauan itu selama satu bulan lagi.
Wartawan BBC di Kairo Jon Leyne melaporkan sejauh ini nampaknya belum terlihat alternatif lain untuk menggantikan misi pemantauan di Suriah.
Selain itu, lanjut Leyne, negara-negara anggota Liga Arab juga terkesan tidak ‘berselera’ untuk melakukan perubahan radikal.
Pekan lalu, Kepala Operasi Liga Arab Adnan al-Khudeir mengatakan para pengamat harus tetap berada di 17 lokasi yang ditentukan hingga keputusan akhir dicapai.
Meski mandat untuk para pengamat berakhir pekan lalu, namun pada dasarnya bisa diperpanjang selama satu bulan jika kedua belah pihak menyepakatinya.
Pengamat Dimanipulasi
Sebelumnya, para pengunjuk rasa di Suriah menyerukan agar misi pemantauan Liga Arab diakhiri karena terbukti gagal menghentikan kekerasan.
“Liga Arab, tangan kalian kini berlumuran darah warga Suriah,” demikian isi salah satu spanduk di pinggiran kota Damaskus.
Sementara itu, organisasi Human Right Watch (HRW) menyerukan agar Liga Arab membuka seluruh laporan tim pemantau secara transparan.
Organisasi yang berbasis di New York itu mengatakan transparansi sangat penting terkait adanya dugaan pemerintah Suriah telah memanipulasi tim pemantau.
“Liga Arab seharusnya secara publik menyatakan bahwa Suriah tak menghormati rencana yang diusulkan Liga dan bekerja sama dengan Dewan Keamanan untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah dan secara efektif mengurangi penggunaan senjata,” kata Direktur Timur Tengah HRW, Sarah Leah Whitson.
HRW menambahkan organisasi itu memiliki dokumen tentang pemindahan ratusan tahanan ke fasilitas militer yang sulit dimasuki pengamat.
Selain itu, HRW juga mengklaim memiliki bukti bahwa pemerintah Suriah telah memberikan identitas polisi untuk tentaranya hanya untuk memberi kesan bahwa pemerintah sudah menarik mundur militer dari kawasan hunian.[bbc]
