Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh H Muhammad Nazar memberi masukan serta meminta pemerintah pusat untuk menjaga perbatasan dan kesejahteraan rakyat. Demikian antara lain hasil pembicaraan Wagub dengan Ketua DPD RI Irman Gusman yang menggelar pertemuan dengan unsur Muspida, Wakil Ketua DPRA Amir Helmi serta para Kepala SKPA di Aula Serba Guna Kantor Gubernur, Kamis (2/11).
Ikut hadir dalam kunjungan kerja tersebut anggota DPD RI asal Aceh Farhan Hamid, Bahrum Manyak dan Mursyid yang didampingi beberapa pejabat sekretariat DPD RI serta kementerian terkait.
Dalam pertemuan dan dialog yang dipimpin Wagub tersebut difokuskan pada topik perbatasan Aceh dan negara RI dengan negara-negara asing seperti India, Thailand dan Malasyia.
“Perlu dibuat langkah-langkah penguatan rasa kepemilikan Indonesia secara keseluruhan teritorial dan tidak mengabaikan perbatasan. Secara keseluruhan Aceh misalnya memang berbatasan dengan India, Thailand dan Malasyia. Bahkan tidak terlalu jauh dari Timur Tengah, Afrika dan Eropa dengan kemajuan sistim transportasi modern sekarang. Letaknya memang strategis dan penuh potensi tapi sayangnya sering terabaikan,” papar Wagub.
Wagub juga mengusulkan soal penguatan strategi militer, khususnya kapasitas dan fasilitas angkatan udara serta laut secara proporsional sesuai kebutuhan penjagaan perbatasan.
Selain itu, tambahnya, pemerintah pusat perlu melakukan penguatan polisi air dan peningkatan jumlahnya yang layak.
“Perairan Aceh sangat luas. hanya kawasan tengah tenggara yang tidak punya laut. Selainnya semua memiliki laut lepas, tetapijumlah anggota polisi air tidak sampai 200 orang,” jelasnya.
Melalui Ketua DPD, Wagub meminta agara Pemerintah Pusat melibatkan daerah dalam berbagai pemanfaatan kekayaan alam migas dan kelautan perikanan yang berada di luar garis laut teritorial (off shore). “Bahkan kami ingin hal ini segera disetujui masuk dalam PP pengelolaan migas Aceh dan kelautan perikanan,” tambahnya.
Khusus kementerian luar negeri, papar Wagub, perlu membangun kerjasama khusus dengan negara-negara yang berbatasan dengan Aceh dan melibatkan langsung pemerintah Aceh dalam rangka perlindungan masyarakat, khususnya nelayan.
“Tiap bulan ada nelayan Aceh yang hanyut dibawa arus laut atau diseret ikan hiu besar yang dipancing mereka hingga Nikobar, Andaman, Myanmar bahkan ke Afrika. Mereka tidak mencuri ikan, tetapi harus mengalami penangkapan dan penahanan di negara-negara tetangga. Sementara nelayan-nelayan modern dengan kapal-kapal modern dari negara-negara tetangga bebas mencuri ikan di laut kita tanpa bisa kita cegat, kecuali sesekali,” kata salah satu Calon Gubernur ini.
Ketika dihubungi The Aceh Corner, Wagub mengungkapkan bahwa usulan dan masukan dari Pemerintah Aceh itu mendapatkan respon hangat dari Ketua DPD RI . Bahkan, lanjutnya, Irman Gusman berjanji akan kembali menyampaikannya secara khusus kepada pemerintah.
Usai pertemuan tersebut Wagub bersama rombongan Ketua DPD RI meninjau sekretariat sementara DPD RI asal Aceh di komplek Taman Ratu Safiatuddin yang sedang direhab. Ketua dan anggota DPD RI itu meminta pemerintah Aceh dapat menyediakan lahan untuk pembangunan kantor permanen anggota DPD RI asal Aceh.
“Dana bangunannya dapat diprogramkan dari APBN, tetapi tanahnya kita harapkan dari Pemda Aceh,” kata Irman kepada Wagub. []
