New York – Amnesty International menyatakan bahwa selama sembilan bulan terakhir ini telah tampak gelombang penindasan di Arab Saudi. Pemerintah Riyadh menumpas para pengunjuk rasa damai yang menginginkan reformasi negaranya.
Kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) melaporkan bahwa pemerintah rezim Al Saud telah menangkap ribuan warganya. Mayoritas dari mereka bahkan ditangkap tanpa adanya tuduhan atau pengadilan. Pernyataan HAM itu disebutkan dalam sebuah laporan setebal 73 halaman yang dimuat di situsnya pada Kamis (1/12).
Dalam Laporan tersebut dijelaskan bahwa rezim Saudi telah menyusun undang-undang anti-terorisme, di mana setiap langkah yang menentang kebijakankeluarga penguasa Saudi dinilai sebagai ‘kejahatan teroris”. Jika undang-undang itu diterapkan, maka hukum akan menuntut hak lebih dari terdakwa.
Amnesty International menegaskan bahwa aktivis reformis terkenal telah divonis hukuman penjara dalam masa yang lama dan kebijakan itu sangat lah tidak adil.
Organisasi pembela HAM itu menuduh pemerintah Riyadh telah menangkap orang-orang yang menuntut terwujudnya reformasi politik dan sosial di negaranya. Banyak warga negara Saudi ditahan hanya karena menuntut pembebasan keluarga mereka yang di tangkap tanpa tuduhan atau pengadilan.
Laporan tersebut menyebutkan pula bahwa sejak Februari lalu pemerintah Saudi menumpas para demonstran anti-rezim Riyadh dengan brutal. Rezim Al Saud telah menangkap ratusan pengunjuk rasa, terutama warga Syiah di Provinsi Qatif yang kaya minyak.
Sejak Maret, lebih dari 300 demonstran ditangkap akibat menggelar unjuk rasa damai di Provinsi Qatif, Ihsaa dan Awwamiya. Mereka menentang penguasa monarki Saudi.
Amnesty International mencatat bahwa pekan lalu 16 pemrotes, termasuk sembilan reformis terkemuka, divonis hukuman penjara selama lima hingga 30 Tahun. Lembaga itu menambahkan bahwa selama persidangan, mereka ditutup matanya dan diborgol, bahkan permohonan mereka untuk didampingi pengacara ditolak.
“Pemrotes damai dan pendukung reformasi politik Arab Saudi telah ditargetkan untuk ditangkap. Langkah itu merupakan upaya untuk menumpas gerakan reformasi yang telah menggema di seluruh wilayah timur negara itu,” kata Philip Luther, Direktur Amnesti bagian Timur Tengah dan Afrika Utara.
“Riyadh selalu menggunakan berbagai macam dalih untuk menjustifikasi tindakan kerasnya. Praktek-praktek kasar yang dijalankan pemerintah Saudi juga menimbulkan kekhawatirkan serupa dengan apa yang telah lama mereka gunakan terhadap orang-orang yang dituduh teroris,” tegasnya.
Kerajaan Saudi telah diterjang aksi protes selama beberapa bulan terakhir, meskipun rezim Al Saud dikenal tidak mentoleransi perbedaan pendapat.
Pada Maret lalu, Kementerian Dalam Negeri Saudi melarang semua pertemuan ilegal, dan mengizinkan pasukan rezim penguasa negara kaya minyak itu untuk mengambil segala bentuklangkah yang diperlukan terhadap mereka yang menentang larangan tersebut.
