Banda Aceh-Barisan Intelektual Muda (BIM) Aceh menjagokan pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf dalam pemilihan calon Gubernur Aceh mendatang. Hal ini, dikatakan Juru Bicara BIM, Ahmadi Muhammad Hasan dalam acara diskusi dengan komunitas Occidental Researh Institute (ORI), Rabu (1/2) kemarin di Kajhu Aceh Besar.
“Siapapun setuju bahwa antara pemimpin dan pembangunan adalah dua konsep yang berbeda namun memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain,” katanya lagi.
Ahmadi menambahkan “Hanya pemimpin yang berkualitaslah yang mampu mewujudkan pembangunan yang adil dan merata dalam semua sektor, pemimpin yang tidak berkualitas hanya mampu bicara, tidak mampu berbuat”.
Buruknya Pemerintahan Irwandi
Dalam diskusi yang difasilitasi oleh lembaga Occidental Researh Institute (ORI) itu, BIM memaparkan hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga tersebut selama tiga bulan medio tahun2011 yang lalu. Kajian ini difokuskan pada kinerja pemerintah Aceh dan implikasinya terhadap efektivitas pembangunan Aceh secara keseluruhan. Salah satu temuan dari kajian ini adalah buruknya manajemen yang dibangun pemerintah Aceh periode 2006 -2012.
“Buruknya manajemen berimplikasi langsung pada efektifitas dan efesiensi kinerja pemerintah Aceh dalam setiap sektor,” papar Ahmadi.
Hasil kajian itu juga menemukan, permasalahan pengangguran tidak mampu di tekan oleh pemerintah dan angka kemiskinan semakin meningkat pertahun.
“Tingginya pengangguran di Aceh salah satunya diakibatkan oleh kurangnya skill yang dimiliki masyarakat Aceh, kemudian yang kedua karena pemerintah tidak mampu memberikan akses yang baik untuk menciptakan lapangan kerja dan dan secara umum pemerintah tidak mampu menciptakan iklim ekonomi yang sehat di Aceh,” ungkap Direktur Occidental Research Institute (ORI) Maimun bin Lukman yang juga hadir dalam acara tersebut.
Birokrasi Jadi Masalah Besar
Dalam kesempatan yang sama, pakar Kebijakan Publik dari Universitas Syiah Kuala, Sanusi,M.Si mengatakan sebenarnya, Aceh telah diberi peluang untuk membangun suatu sistem yang efektif. Namun, katanya, pemerintah tidak begitu serius mengurus masalah ini sehingga persoalan yang menyangkut dengan birokrasi masih menjadi masalah besar.
“Hal ini dapat kita lihat dalam manajemen umum yang dibangun pemerintah sejak 5 tahun terakhir,” ungkap Sanusi.
Dia juga menambahkan selama ini implimentasi kebijakan publik Aceh selalu berhadapan dengan kendala birokrasi yang tidak efektif dan tidak transparan, sehingga pembangunan selalu tidak mencapai target yang ditetapkan,” lanjutnya.[release]
