Banda Aceh – Fatayat Nahdhaltul Ulama (NU) Aceh mengkritisi kebijakan Pemerintah Aceh yang mengejar deadline anggaran setiap akhir tahun. Menurut mereka, banyak program pemerintah yang terkesan asal-asalan.
“Sekarang bisa kita lihat, semua hotel-hotel di Banda Aceh penuh dengan pelatihan-pelatihan, seminar dari dinas Pemerintah. Ini kejar tayang namanya, kayak episode sinetron,” ujar Ketua Umum Pimpinan Wilayah Hj. Abriati Yusuf, SE di kantor Fatayat NU Aceh kawasan Simpang Surabaya, kepada AcehCorner.Com, Rabu (28/12).
Abriati menambahkan, seharusnya program-program Dinas Pemda Aceh jangan hanya menumpuk pada Desember saja. Kesannya program yang dijalankan akhirnya tidak maksimal diterima oleh masyarakat atau peserta pelatihan.
Dia mencontohkan, training-training peningkatan kapasitas baik guru maupun staf kantor pemerintah, seharusnya lebih maksimal dilakukan pada pertengahan tahun, sehingga hasilnya lebih memuaskan.
“Kalau di bulan Desember kan terburu-buru dilaksanakan, kesannya asal-asalan untuk menghabiskan anggaran semata. Hasil yang diharapkan tidak maksimal, pengeluaran dana besar tapi kualitas dari pelatihan itu sendiri tidak bisa diukur tingkat keberhasilan. Tahun depan begini lagi, jadi birokrasi pemerintah melakukan kesalahan yang sama terus menerus. Ini yang harus diubah,” tambah Abriati yang juga Mantan Anggota DPRK Aceh Besar itu.
Abriati menjelaskan, sudah menjadi rahasia umum semua Dinas Pemerintah melaksanakan kegiatan atau program non-fisik pada bulan Desember, padahal pengesahan anggaran di awal tahun paling lama di bulan Mei setiap tahunnya. “Jadi sebenarnya setiap kegiatan bisa dilakukan pada bulan Agustus, September dan Oktober, misalnya,” sebut perempuan asal Lamlhom yang lama aktif di organisasi pemberdayaan perempuan ini.
Padahal, lanjutnya, akhir tahun semestinya menjadi bulan evaluasi dari program yang sudah dilakukan bulan sebelumnya. Dinas-dinas terkait pu bisa mengevaluasi apa yang kurang sebagai perbaikan ke depannya.
Ketua Fatayat NU Aceh itu juga menegaskan bahwa Fatayat NU selaku organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat khusunya pada permasalahan perempuan, siap bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, jika saja diperlukan.
“Seharusnya pemerintah mengkoordinir semua kegiatan dan pendanaan sedangkan semua itu bisa dilaksanakan oleh lembaga-lembaga masyarakat baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Organisasi Masyarakat (Ormas),” pungkas Abriati Yusuf.[]
