Banda Aceh – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf masih saja larut dengan sikap sensasionalnya. Setelah mempermalukan seorang konsultan pengawas konstruksi di Aceh Tengah dengan menarik tanda pengenalnya di depan banyak orang, lagi Irwandi bersandiwara dengan menggebrak meja.
“Ini merupakan pernyataan sikap Aksindo untuk kesekian kalinya yang meminta Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tegas. Jangan cuma bersandiwara di media massa dengan sikap tidak beretika seperti itu. Kalau memang kontraktor tidak professional, ya hentikan saja kontraknya lalu black list mereka,” ujar Sekretaris Asosiasi Kontraktor Kontruksi Indonesia (Aksindo) Aceh, Samsul B Ibrahim kepada wartawan, Rabu (7/12).
Sebagai salah satu asosiasi konstruksi yang membawa semangat transparansi, ujar Samsul, Aksindo sangat kecewa dengan sikap Irwandi yang inkonsisten dan terlihat berlebihan di media massa. Sejak terpilih pada 2006 lalu, sebutnya, Irwandi hanya berani menggertak para kontraktor saja.
“Kalau kata anak muda, udah lebay. Gertakannya cuma untuk mendapatkan citra positif. Ini bukan tipikal pemimpin yang baik. Sekali lagi kalau berani, black list saja mereka. Nggak perlu harus cari sensasi,” pungkas Samsul berang.
Kekecewaan Samsul yang begitu mendalam tak terlepas dari keinginan Aksindo untuk mencetak kader-kader kontraktor generasi baru yang professional. Pihaknya mengalami kesulitan yang besar jika di lapangan, pemerintah justru membuka ruang-ruang pembiaran sehingga kualitas realisasi proyek fisik buruk.
“Sudah menjadi rahasia umum, mayoritas keterlibatan kontraktor dalam dunia kontruksi untuk nyari fee. Ini harus diubah. Di tatanan organisasi kontraktor, Aksindo sedang mengupayakan hal itu. Tapi kalau gubernurnya tidak tegas, ya begini. Tahun depan makan fee lagi, proyekpun nggak bermutu,” kecamnya.
Samsul merasa ada keanehan saat Irwandi gertak-gertakan. Hal itu, katanya, karena Irwandi tidak tegas, ada banyak uang masyarakat yang masuk ke kantong pribadi kontraktor.
“Atau ini benar-benar sandiwara? Mungkin fee kontruksi juga masuk ke kantong gubernur,” ujarnya sambil tersenyum.
Di Indonesia, sambung Samsul, upaya memutuskan kontrak kontraktor nakal hingga memblacklisnya sudah dilakukan sejumlah daerah. Samsul mencontohkan, apa yang terjadi di Batam pada 20 Mei 2011 lalu, pemerintah kota Batam sudah memblacklist 14 kontraktor yang tidak profesional itu. Kebijakan itu, kata dia, diambil karena Pemko setempat tidak mau mengorbankan masyarakat.
Di Jakarta hal senada juga tegas disikapi oleh pemerintah setempat, seperti kasus jebolnya plafon SDN1 Utan Kayu Utara. Pelaksana proyek tersebut juga sudah masuk daftar hitam sebagai sanksi kerasnya.
“Jadi sebagai sosok yang mengaku tidak mai-main dengan kontraktor nakal, seharusnya Irwandi sudah dari dulu memblacklist mereka. Nah ternyata oh ternyata, dia juga bermain petak-umpet dengan kontraktor nakal,” tutupnya. []
