Jakarta – Ikatan Mahasiswa Pascasarjana (IMPAS) Aceh-Jakarta menuding Pemerintah Aceh bersama DPRA tidak berpihak kepada kepentingan rakyat Aceh yang lebih besar.
Demikian antara lain pandangan Fuad Hadi Woyla, S.H, Menteri Politik Hukum dan HAM IMPAS Aceh-Jakarta dalam rilis yang diterima Aceh Corner, Sabtu (3/12).
Fuadi mengatakan, sampai memasuki Desember 2011, Rencana Kerja Anggaran (RKA) RAPBA 2012 belum juga dibahas oleh eksekutif dan legislatif.
“Seharusnya pada akhir 2012 APBA sudah disahkan agar proses pembangunan tahun 2012 dapat berjalan efektif,” ujarnya.
Pihaknya sangat menyayangkan dan menyesalkan keterlambatan kinerja eksekutif dan legislatif yang bekerja lamban, terutama terkait pembahasan APBA 2012.
“Seharusnya penyelenggara pemerintahan di Aceh lebih fokus memikirkan kepentingan hajat hidup rakyat Aceh, salah satunya dengan bekerja serius menetapkan APBA 2012 tepat waktu,” harapnya.
Menurut Fuadi, jika APBA terlambat disahkan akan berpengaruh terhadap perekonomian dan pembangunan di Aceh. “Keterlambatan itu nantinya yang menderita dan merasakannya kan masyarakat Aceh,” tandasnya.
Pihak IMPAS menduga keterlambatan pengesahan APBA ini ada kaitannya dengan konflik regulasi Pilkada Aceh antara eksekutif dan legislatif.
“Kalau hanya gara-gara Pilkada kepentingan rakyat yang lebih besar terabaikan, sama artinya penyelenggara pemerintah di Aceh tidak prorakyat,” pungkasnya.[]
