Amsterdam – Saat warga Eropa sibuk belanja Natal, diam-diam Brussel mempublikasikan dokumen yang bisa berdampak drastis bagi kebebasan di internet: CleanIT. Proyek ini bertujuan membersihkan internet dari teroris dan ekstremis. Perkembangan ini bisa berbahaya, berdasarkan beberapa alasan.
CleanIT Project adalah proyek kerja sama kalangan publik dan swasta di Eropa yang prihatin terhadap “penggunaan ilegal internet oleh teroris dan ekstremis”. Pasalnya, pemerintah dan dunia usaha tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai tindakan “menjaga kebersihan” internet.
Makanya CleantIT ingin menyusun pedoman. Pihak-pihak yang terlibat bisa mengadopsi tindakan tersebut secara suka rela. Konsepnya sangat jelas.
Pandangan Eropa
Tidak ada nuansa politik dan budaya di dalamnya. CleanIT menggunakan daftar terkenal berisi berbagai ancaman terhadap internet yang aman dan bersih. Ide ini muncul dari keterbatasan visi Eropa terhadap kenyataan.
Kriminalitas internet, diskriminasi, software ilegal, porno anak-anak dan terorisme disamaratakan, dengan dalih untuk menekankan pentingnya upaya mengatur penggunaan internet.
Bahaya politik muncul dari semua kalangan masyarakat: kelompok ekstrem kiri, ekstrem kanan, aktivis pembela kesejahteraan hewan, kelompok rasis dan orang-orang fanatik beragama. Penyebaran gambar kekerasan, bahan propaganda dan buku-buku pedoman pelatihan juga dianggap berbahaya.
Ini kenyataan aneh: demokratisasi internet bisa menimbulkan ekses. Hanya segelintir orang saja yang suka porno anak-anak atau video kekerasan di internet. Namun masalah ini tidak akan teratasi hanya dengan meng-offline-kan bahan-bahan tersebut.
Tidak jelas
Think tank yang sebagian didanai Uni Eropa, menyatakan bahwa UU Internet pada prinsipnya sudah cukup jelas tentang penggunaan internet secara ilegal oleh kelompok ekstrem dan teroris. Mengenai hal ini orang bisa berbeda pendapat.
Apakah bocoran WikiLeaks berbahaya bagi negara? Apakah Ku Klux Klan boleh memiliki website? Apakah film buatan aktivis pembela hewan Belanda menyulut tindak kekerasan? Jawaban pertanyaan-pertanyaan ini tergantung pada the eye of the beholder (sudut pandang seseorang, Red.).
Barat menyambut revolusi Arab yang beritanya tersebar ke mana-mana antara lain berkat social media. Namun di sisi lain Barat menuntut pengawasan ketat terhadap social media, forum-forum internet, pesan-pesan audio, email dan sms, serta berbagai website, untuk mencegah content “yang tidak diinginkan”.
Pemerintah Mesir dulu juga berpendapat demikian sehingga memberlakukan blokade total terhadap internet pada saat demonstrasi mulai digelar di Lapangan Tahrir.
Waspada
Dokumen CleanIT meramalkan masa depan suram. Tidak gampang memiliki internet “bersih”. Semua harus waspada. Bukan hanya pemerintah dan dunia usaha saja, tapi provider internet dan organisasi kemasyarakatan. Juga termasuk organisasi hak asasi manusia dan gereja.
Semua bisa menciptakan daftar content “yang tidak diinginkan” tadi.
Masyarakat awam juga harus dilibatkan. Para pengguna internet bisa berpartisipasi dengan memperingatkan polisi kalau mensinyalir teroris dan ekstremis menyalahgunakan internet. Ini mirip Korea Utara.
Usul itu tidak lepas dari semakin banyaknya imbauan untuk menghilangkan hak anonimitas di internet. Di berbagai kota di Cina, para pengguna Weibo, Twitter versi Cina, wajib mendaftarkan diri dengan nama asli. Google+ melarang anonimitas; Facebook juga memberanikan diri menindak akun dengan nama samaran.
Tidak sopan
Think tank Eropa menekankan, usulan tersebut tidak sah menurut hukum. Usulan ini hanya sebagai pedoman. Tapi usulan-usulan seperti ini lama kelamaan menjadi kenyataan. Kalau Eropa berpendapat, pernyataan-pernyataan ekstremis tidak boleh dipasang di internet, apakah Cina, Indonesia dan Suriah tidak boleh berpandangan demikian?
Tiap negara memiliki UU dan kebijakan masing-masing. Berdasarkan prinsip ini Indonesia berhak memiliki Kode Etik yang menjadi patokan bagi para pengguna internet.
Walhasil gagasan CleanIT bukan hanya tidak dipikirkan dengan matang, tapi malah diam-diam mengurangi kebebasan untuk mengakses internet tanpa aturan dan pengawasan. Padahal inilah yang disukai para pengguna internet.
Ini juga tidak sesuai dengan keinginan Sekjen PBB Ban Ki-Moon untuk menjadikan akses internet sebagai hak asasi manusia. Gagasan CleanIT tidak bisa dinilai sebagai kebijakan terbaik. [ranesi.nl]
