Kemenangan Ennahda, Ketakutan Perempuan

0
106
Pendukung Islamist Ennahda Party

Tunis (IPS) – PEREMPUAN Tunisia turun ke jalan dengan senjata terakhirnya, yakni suara mereka, tatkala negara tersebut menggelar pemilihan umum demokratis pertama sejak demonstrasi populer menumbangkan mantan presiden Zine Abidine Ben Ali, yang berkuasa selama 27 tahun.

Namun, kemenangan Islamist Ennahda Party yang moderat pada pemilihan 23 Oktober lalu menimbulkan keprihatinan serius, dalam spektrum luas, bagi perempuan Tunisia. Mereka merasa negeri yang diperoleh melalui perjuangan pembebasan yang sengit bisa dicuri di bawah kaki mereka dengan munculnya kepemimpinan agama dalam periode pascarevolusioner.

Ketakutan ini dipicu serangan terbaru kelompok-kelompok ultrakonservatif, yang dikenal sebagai Salafi, atas bioskop dan stasiun televisi yang menayangkan film-film karya sutradara perempuan. Diperburuk lagi dengan serangan terhadap dosen dan mahasiswa di universitas di seluruh negeri.

Ennahda menyatakan telah menjauhkan diri dari aksi-aksi kekerasan, dan berkali-kali memberikan jaminan kepada publik bahwa partai ini berjalan dedengan garis yang jauh lebih moderat.

“Kami akan menghormati cara hidup masyarakat Tunisia dan bertindak untuk melindungi hak-hak perempuan,” kata Souad Abdelrahim, anggota terpilih badan konstituante dari Ennahda kepada IPS.

Abdelrahim, satu-satunya dari 42 wakil perempuan terpilih dari Ennahda yang tak memakai jilbab, menjadi salah satu poster virtual untuk citra “moderat” Ennahda dan bentuk penerimaan dan toleransi terhadap semua perempuan, tanpa membedakan agama atau pakaiannya.

Tapi, elemen lebih konservatif di Ennahda, juga kaum Salafi radikal yang menolak memberikan suara dalam pemilihan umum, berang atas pendekatan lunak itu dan menyerukan agar Ennahda mengambil pendirian Islam garis keras.

Pekan lalu lusinan perempuan, meliputi dosen, mahasiswa, dan aktivis, berkumpul di luar Cité des Sciences, sebuah universitas di Ariana, Tunis. Mereka menuntut perhatian atas serangan fisik dan verbal terhadap kaum perempuan oleh para aktor konservatif baru di berbagai ruang sosial.

Tak jauh dari Cité des Sciences, di depan sebuah masjid, sekelompok Salafi berjanggut berteriak terhadap perempuan yang lewat: “Dégage, dégage.” Maksudnya “enyahlah” sebagaimana dipakai sebagai slogan selama revolusi melawan Ben Ali untuk menandakan kemarahan warga terhadap rezim.

Seringkali penghinaan verbal itu dilontarkan pada perempuan yang melanggar cara berpakaian konservatif bagi perempuan seperti lazimnya di banyak negara Islam.

Keadaan ini bukan hanya membuat kelompok atau organisasi mengeluarkan pernyataan resmi mengutuk serangan itu. Ia juga memaksa perempuan untuk kembali ke media sosial –strategi yang digunakan secara luas selama revolusi– sebagai sarana menarik dukungan dan menyuarakan protes.

Yang menarik, seruan demonstrasi besar-besaran di depan istana pemerintahan di Al Kasbah bukan dilakukan oleh para blogger atau aktivis terkenal, tapi perempuan biasa yang mendaku mereka tak berafiliasi dengan partai atau ideologi manapun.

Seruan itu dijawab banyak perempuan, baik dari kalangan agama maupun sekuler, beberapa pendukung Ennahda, dan mereka yang tak berafiliasi secara politik. Semuanya menuntut perlunya memasukkan hak-hak mereka dalam konstitusi yang baru.

“Saya profesor sejarah Islam di Universitas dan bila, selama perkuliahan, saya mengatakan sesuatu yang tak sesui dengan pemikiran Islam konservatif, saya tahu saya akan berada dalam bahaya serius,” ujar Latifa Bekky, anggota dari Tunisian Association of Democratic Women (dalam bahasa Prancis disingkat ATFD) yang militan. Organisasi ini salah satu dari segelintir yang mengampanyekan secara aktif hak-hak asasi perempuan di Tunisia yang baru.

Beberapa perkumpulan perempuan lain curiga terhadap kelompok itu, menyebutnya punya kaitan dengan partai Ben Ali, Constitutional Democratic Rally (RCD).

Para feminis sekuler yang terjebak di tengah-tengah berusaha melakukan upaya terbaik untuk menjaga suasana damai selama momen transisi ini, yang merupakan titik kritis bagi masa depan Tunisia.

“Sebagai feminis sekuler dan progresif, Ennahda secara otomatis antagonis politik saya,” kata Sana Ben Achour, mantan ketua AFTD kepada IPS. “Pemimpin Ennahda mengklaim akan menghormati hak-hak perempuan Tunisia tapi janji mereka hanya bisa dibuktikan lewat perbuatan.”

“Banyak perempuan yang terlibat dalam aktivitas politik menghadapi ancaman serius via internet,” kata Souad Rejeb, psikolog dan aktivis AFTD. “Gambar (Sana) Ben Anchour di laman facebook diberi tanda silang, sebuah simbol ancaman mati.”

Meski perempuan sudah memendam kekhawatiran sebelum pemilu, tak seorang pun ingin mengorbankan hak yang baru mereka peroleh dengan memboikot pemilu.

“Kami ingin melindungi hak kami untuk memilih secara bebas dalam kehidupan kami –kami melihat beberapa penyimpangan tapi tak cukup menghalangi kami untuk membeirkan suara,” kata Samira Hizaoui, kandidat dari partai buruh yang dibentuk baru-baru ini oleh General Union of Tunisian Workers (UGTT), yang juga menyerukan kesetaraan perempuan.

Banyak dari perempuan ini sangat berani dan siap untuk perjuangan panjang dan sulit di masa datang. Salma Beccar, sutradara film ternama yang juga wakil dari Modernist Democratic Pole (MDP), salah satunya.

“Saya tak takut dengan Ennahda –sebagian besar kesuksesan mereka karena kampanye propaganda efektif yang didukung stasiun televisi kabel seperti Al Jazeera. Tanpa sokongan itu, kaum Islamis takkan menikmati kemenangan mutlak.”

“Mereka berjanji mempertahankan UU keluarga Tunisia (‘hukum keluarga’ paling progresif di dunia Arab) tapi mereka juga mulai bicara soal undang-undang adopsi bertentangan dengan hukum Islam,” kata Beccar.

“Rumor juga beredar melalui Facebook tentang tujuan partai itu untuk memisahkan sekolah, bus, dan area umum lain berdasarkan jenis kelamin. Kita perlu waspada atas perubahan ini dan siap melawannya,” ujarnya.

“Meski awalnya Ennahda menunjukkan wajah ‘moderat’, saya ragu kaum Islamis mampu menjadi moderat untuk waktu lama,” kata Chakras Balhaj Yahya, aktivis serikat buruh UGTT kepada IPS.

“Putri saya nomor enam memilih memakai jilbab, yang tak saya pahami. Saya masih memakai rok mini di jalan tapi sekarang orang-orang memandang saya dengan heran,” katanya, menambahkan.

Wissal Kassraoui, wartawan muda dari Shams Radio, juga berpakaian gaya Barat, mengatakan dia takut terhadap apa yang terjadi dalam beberapa tahun, atau bahkan beberapa bulan, ke depan.

“Mereka (para moderat) akan menunggu, mungkin setahun, mungkin kurang, untuk menunjukkan wajah asli mereka. Faktanya, landasan mereka sudah mulai mengancam kaum perempuan,” katanya, menekankan. [Giuliana Sgrena]

Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik, dan dimuat kembali di The Aceh Corner atas izin Yayasan Pantau.