BANDA ACEH – Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng., menerima kunjungan kerja Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM) Republik Indonesia, Drs. Ahmad Taufan Damanik, M.A., Jumat pagi (9/11/2018) di Ruang Mini Rektor, Darussalam, Banda Aceh.
Dalam pertemuan ini, turut dibicarakan terkait perkembangan penanganan kasus kekerasan HAM di Aceh. Menurut rektor, kekerasan HAM di Aceh menimbulkan luka mendalam bagi semua pihak. Untuk itu, Rektor mengharapkan Komnas HAM dapat bekerja lebih maksimal mencari solusi terbaik untuk penyelesaian kasus ini.
“Saya mengajak semua pihak untuk saling memaafkan, menghilangkan dendam konflik yang terjadi selama ini. Mari kita selesaikan dengan musyarawah,” kata Samsul.
Rektor juga berharap program yang telah direncakan Komnas HAM dapat dijalankan dengan semestinya. Unsyiah sangat terbuka jika diajak terlibat bekerja sama membantu Komas HAM.
Taufan Damanik menyambut baik usulan dan masukan Prof. Samsul. Menurutnya, Aceh baginya sangat dekat, Mantan Menteri Hukum dan HAM Alm Dr. Hasbullah M. Saad juga Dosen FKIP Unsyiah yang pertama kali mengenalkan Aceh kepadanya.
“Aceh laboratorium bagi orang di seluruh dunia. Sebab menjadi rujukan perdamaian bagi negara lain,” ujarnya.
Menurut Taufan, Aceh sebagai provinsi yang menerapkan Syariat Islam, tentu
akan sangat menarik jika dilaksanakan diskusi perspektif HAM dalam Islam.
Sebab ada banyak persoalan yang masih kontroversi di masyarakat.
Misalnya, ada yang beranggapan bahwa anjuran memakai jilbab sebagai bentuk
pelarangan ekspresi kemerdekaan manusia. Padahal menurutnya, jika ditelaah lebih jauh anjuran memakai jilbab bukanlah bagian pemasungan, malah menjadi wujud kemerdekaan yang jauh dari nilai materialisme.
“Untuk itu, kami ingin bermitra dengan Unsyiah guna mengkampanyekan hal ini. Sebab Islam punya rumusan kuat tentang keadilan HAM,” katanya.
Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian
kerjasama dalam waktu dekat. Taufan menilai, Unsyiah memiliki pakar yang
cukup berkompeten di bidang politik, hukum dan HAM pada Fakultas Hukum dan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selain itu kampus ini juga memiliki
Pusat Studi HAM dan Pusat Studi Gender Unsyiah, yang keduanya memiliki
semangat yang sama dengan Komnas HAM.
“Semua itu menambah keyakinan Komnas HAM untuk mempererat kerja sama ini,” pungkasnya.
