Kairo-Liga Arab menggariskan sejumlah langkah reformasi yang perlu dilakukan oleh Suriah untuk mengakhiri kekerasan di negara itu.
Perwakilan sejumlah negara yang tergabung dalam Liga Arab seusai bertemu di Kairo meminta agar Damaskus membentuk pemerintah bersatu yang menyertakan kelompok oposisi dalam waktu dua bulan mendatang.
Liga Arab juga meminta agar kedua belah pihak yang bertikai di negara itu mengakhiri pertumpahan darah.
Sebelumnya Liga Arab juga telah memutuskan untuk memperpanjang misi pengawas di Suriah selama satu bulan walaupun dikritik tidak efektif.
Arab Saudi bahkan telah menarik diri dari misi tersebut karena menilai Damaskus melanggar janjinya untuk mematuhi sejumlah poin dalam inisiatif damai yang telah mereka setujui.
Dalam pertemuan kemarin, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Saud al-Faisal juga mendesak agar komunitas internasional bisa terlibat dan ikut menekan Damaskus.
Tidak Intervensi Militer
Namun Liga Arab menilai terlibatnya komunitas internasional dalam persoalan di Suriah tidak dalam sebuah aksi militer.
Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani yang membacakan sejumlah hasil pertemuan Liga Arab mengatakan Liga Arab memang membutuhkan dukungan dari Dewan Keamanan PBB untuk perubahan di Suriah.
“Tapi yang kami bicarakan disini bukanlah tentang intervensi militer (ke Suriah),” jelas Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani.
Dia juga mengatakan mereka telah sepakat untuk meminta Presiden Bashar al-Assad untuk menyerahkan kekuasaanya kepada wakilnya guna menggelar sebuah proses dialog yang tepat dengan kelompok oposisi dalam waktu dua minggu.
Selain itu Liga Arab juga meminta agar dalam waktu dua bulan Damaskus membentuk pemerintahan nasional bersatu dan melibatkan kelompok oposisi.
Nantinya pemerintahan baru ini diharapkan mampu menggelar sebuah pemilu yang akan diawasi oleh pemantau internasional.
“Inisiatif baru Arab yang diadopsi oleh para menteri luar negerinya ini diharapkan mampu memberikan perdamaian bagi rezim pemerintahan di Suriah,” kata Sheikh Hamad seperti dikutip dari AFP.
PBB mengatakan lebih dari 5.000 warga sipil tewas sejak pemberontakan anti pemerintah dimulai Maret lalu.
Sementara Pemerintah Suriah mengatakan mereka tengah berperang melawan pasukan geng bersenjata dan telah mengakibatkan 2000 pasukan keamanannya tewas terbunuh.[bbc]
