Mahfud MD Jadi “Martir” Demi Perdamaian Aceh

Qaid Arkana

Banda Aceh – Direktur Eksekutif Centra Politika Gading HS menilai Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD telah menjadi “martir” (rela berkorban) demi perdamaian Aceh, karena beberapa keputusannya terkait pilkada dinilai keluar dari ketentuan hukum.

“Pak Mahfud telah menjadikan dirinya sebagai martir, karena keputusannya terkait dengan pilkada itu sebagai upaya untuk mempertahankan perdamaian Aceh,” katanya seperti dilansir ANTARA, Minggu (29/1).

Ia menyatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan KIP Aceh untuk membuka kembali pendaftaran serta menunda pilkada hingga 9 April 2012 merupakan hal yang patut diapresiasi dan dibanggakan.

Menurutnya, keputusan yang di luar patron hukum tersebut telah menempatkan rakyat Aceh sebagai hukum tertinggi dalam strata hukum di Indonesia.

“Pak Mahfud faham benar bahwa banyak pihak yang akan menganggap keputusan hukum yang diputuskan oleh MK adalah aneh, namun tentu hal itu tidak aneh bagi rakyat, karena sesungguhnya yang diinginkan rakyat bukan kepastian hukum, tapi kemanfaatan hukum itu sendiri,” ujarnya.

Untuk itu, Gading meminta kepada semua elemen sipil dan politik untuk tidak lagi berdebat ataupun mencari celah untuk melawan keputusan tersebut, namun lebih daripada itu semua pihak harus menempatkan diri pada posisi bahwa pilkada Aceh adalah bagian dari upaya memperkuat perdamaian.

“Pilkada itu hanya alat, dan tujuan utama yang harus difikirkan adalah dalam kerangka membangun perdamaian, karena perdamaian adalah kunci untuk memastikan tercapainya cita-cita menyejahterakan rakyat,” imbuhnya.

Ditambahkannya, situasi Aceh yang saat ini telah relatif lebih baik, hendaknya tidak lagi didorong ke dalam pertikaian tanpa akhir yang justru akan menghabis energi yang tak berguna.

“Sebaiknya para kandidat mempersiapkan diri untuk merebut simpati rakyat dengan program-program pemenangannya, tentang hal apa yang akan dilakukan nanti pada saat terpilih, bukan justru menebar janji, dan membagi-bagi uang untuk rakyat,” tukasnya.

Lebih lanjut diingatkannya bahwa tugas para calon pemimpin dari berbagai elit politik adalah memberikan pemahaman dan pendidikan politik kepada rakyat dengan cara mengajarkan kepada mereka untuk bagaimana memilih pemimpin yang memiliki program-program unggulan.

“Sudah tidak saatnya lagi kita memperlihatkan perdebatan dihadapan rakyat, mari segera hentikan segala perdebatan, sudah saatnya kita menyusun program-program pembangunan yang akan ditawarkan, dan biarkan rakyat yang menilai dan memilih program yang mana yang ditawarkan yang para calon yang akan memastikan bahwa masyarakat akan sejahtera,” katanya. [Antara]