Presiden Direktur PT. Arun, Ir. Fauzi dan beberapa pejabat jajaran Pertamina bersama tim media pertamina pusat diterima Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar di rumah dinasnya kawasan Blang Padang Jumat (2/12).
Pertemuan itu dilakukan untuk membicarakan tindaklanjut reutilisasi kilang dan terminal LNG Arun sehingga tetap produktif meskipun dalam waktu dekat gas yang dieksploitasi akan segera habis di Aceh Utara.
Apabila reutilisasi itu berjalan maka revitalisasi industri-industri lainnya seperti KKA, AAF, PIM dan Aromatic juga akan lebih mudah memiliki bahan bakar serta bahan baku.
“Yang paling penting prinsip dan tujuan kita adalah perekonomian, lapangan kerja, penanggulangan pengangguran dan kemiskinan,” kata Wagub Nazar kepada para wartawan lokal dan nasional yang meliput langsung pertemuan tersebut.
Hal yang sama juga diungkapkan presiden direktur PT. Arun Ir. Fauzi. Rencana reutilisasi dan revitalisasi kilang dan terminal LNG Arun sebagai terminal receiving gas dari luar daerah serta revitalisasi berbagai industri vital telah diajukan dari dua tahun lalu oleh Wakil Gubernur Aceh melalui beberapa surat atas nama pemerintah daerah maupun rapat-rapat koordinasi nasional.
Bahkan tahun lalu juga dan sampai tahun 2011 masih terus dikuatkan kembali usulan itu, termasuk di depan presiden SBY serta para menteri yang memimpin rapat-rapat tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Dalam dua tahun terakhir ini kalangan pemerintah pusat memang mewacanakan membangun terminal receiving gas baru di Belawan Sumatera Utara. Apabila ini dilakukan maka akan idle atau jadi besi tua apa yang dimiliki Arun maupun industri lainnya di pantai utara Aceh. Jadi lebih efesien, cepat, efektif dan fasilitasnyapun sudah lengkap adalah memanfaatkan kembali kilang dan terminal arun di Aceh Utara meskipun gasnya sudah akan habis dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.
“Karena itulah kita usulkan reutilisasi. Karena kita memiliki kepentingan perekonomian dan revitalisasi industri strategis lainnya, termasuk dapat pula kita manfaatkan pembangkit listrik milik Arun yang berkapasitas 200 MW lebih itu,” katanya.
Aset Arun itu sendiri berdasarkan pemeriksaan dan audit kementerian keuangan tidak kurang dari 6 triliun rupiah. Belum lagi industri vital lainnya.
“Jadi kita meminta kepada pusat agar tetap menggunakan strategi reutilisasi kilang dan terminal Arun untuk receiving terminal, bahkan kalau direalisasikan seluruhnya karena ada lima tangki dapat pula menjadi satelit terminal, yaitu menampung gas impor dari luar negeri untuk kemudian dijual kembali ke berbagai negeri,” tegas Wagub.
Sebab hampir setiap waktu, terutama di musim dingin gas itu sangat mahal harganya. Tetapi minimal untuk penampungan gas dari dalam negeri atau sebagai receiving terminal, hal mana program regas menjadi prioritasnya harus dilakukan.
Menurut Wagub, Pemerintah Aceh menginginkan usulan itu dapat segera direalisasikan dan untuk kebutuhan kawasan Sumaterpun dapat juga memanfaatkan terminal dan kilang arun itu, daripada membangun lain lama-lama dan sangat mahal lagi. Yang paling penting masih operasional, cepat, efesien dan efektif, bukan project oriented serta mengorbankan apa yang sudah ada.
“Ini harapan dan permintaan saya atas nama masyarakat dan pemerintah Aceh yang perlu saya perkuat lagi kepada pemerintah pusat. Dalam waktu dekat saya akan kembali bertemu kementerian-kementerian dan instansi-instansi terkait untuk percepatan reutilisasi. Saya benar-benar berharap industri Arun direutilisasi dan industri-industri vital lainnya seperti PIM, KKA, AAF dan Aromatic direvitalisasi,” paparnya.
Menurutnya, hal ini akan menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Selain itu juga akan menopang realisasi Aceh sebagai pusat pangan nasional seperti ditetapkan dalam MP3EI.
“Bahkan pelabuhan Krueng Geukueh juga sudah saya masukkan dalam MP3EI dan akan segera dikembangkan tahun 2012 dengan dana 1,2 trilyun lebih sebagai pelabuhan induk ekspor impor yang ideal. Pelabuhan-pelabuhan lainnya seperti Langsa, Malahayati dan Meulaboh akan menjadi penyangga. Sedangkan Sabang tetap sebagai pelabuhan dan kawasan perdagangan bebas,” pungkasnya. []
