Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) banyak menghabiskan energi hanya untuk mengurusi masalah Pilkada, namun mengabaikan soal kesejahteraan masyarakat serta tugas-tugas parlemen.
Padahal, masih banyak hal-hal lain yang tak kalah pentingnya untuk dikerjakan DPRA sebagai lembaga legislatif. Hal ini perlu didorong agar DPRA tidak abai terhadap tugas-tugas parlemen seperti diamanatkan oleh rakyat.
“Hingga saat ini DPRA baru mengesahkan dua qanun dari sekian banyak qanun yang diamanatkan dalam Prolega. Ini sebenarnya yang harus didorong dari DPRA, bukan meributkan soal Pilkada,” ujar Wakil Sekretaris I Partai Golkar Aceh, Hendra Budian, melalui Blackberry Messenger, Senin (14/11).
Menurut Hendra, sepanjang 2011 hampir 90 persen waktu DPRA digunakan untuk memikirkan kisruh Pilkada. Banyak energi dihabiskan hanya untuk memikirkan penundaan pilkada. Padahal, lanjut dia, jika Pilkada ditunda efeknya sampai pada kesejahteraan rakyat.
“DPRA dimandatkan oleh rakyat sebagai wakil rakyat untuk juga berfikir terhadap kesejahteraan rakyat. Persoalan di Aceh, kan, bukan saja persoalan pilkada semata,” tandas mantan aktivis AJMI ini.
Meluasnya gerakan yang menuntut penundaan Pilkada, menurut fungsionaris Partai Golkar Aceh ini, semakin irrasional. Penundaan Pilkada, sebutnya, sama sekali tidak memiliki dampak positif bagi masyarakat.
Ketika disinggung bahwa jika Pilkada dilanjutkan nantinya akan terjadi konflik yang lebih luas, menurut Hendra, risiko terburuk jika Pilkada dilanjutkan hanya terjadi konflik elite. Selain itu, banyak anggaran operasional DPRA terserap untuk konsultasi dengan Jakarta.
“Efeknya, ya kesejahteraan rakyat akan kembali terkorbankan,” pungkasnya. []
