Zainal TD : Ulama Yang Lahirkan Pejabat Korup di Meulaboh

0
81

Meulaboh – Kalangan ulama dinilai sosok yang paling berpengaruh dalam proses kaderisasi pemimpin yang baik atau sebaliknya. Seperti halnya di Meulaboh. Menurut Tokoh Masyarakat Meulaboh T Zainal TD, kebobrokan Aceh Barat secara umum saat ini tak lepas dari  sikap ulama yang memiliki pandangan pragmatis terhadap pemerintahan.

Teuku Zainal TD | Istimewa

Pandangan pragmatis tersebut jelas Zainal bisa dilihat dari cara pandang ulama terhadap kandidat calon bupati dan wakil Bupati Aceh Barat di setiap momentum Pemilukada. Silaturrahmi yang dilakukan sejumlah kandidat selalu diidentikkan dengan iming-iming bantuan dalam berbagai bentuk. Contoh kecilnya sebut Zainal,”Kalau kandidat datang, pasti ada tengku-tengku yang melapor atap mesjid bocorlah, keramik pecah, pengeras suar rusak, dan banyak keluhan-keluhan lainnya,” jelas Zainal, Jum’at (2/3).

Pada dasarnya hal tersebut lumrah terjadi di masyarakat. menurutnya bisa jadi hal itu lantaran pelaksana pemerintah sebelumnya tak mampu memberdayakan mesjid dengan baik. Alhasil, para pengurus mesjid, dayah, dan sejumlah tempat-tempat ibadah lainnya terseret dalam fenomena meminta-minta.

Bagi sejumlah kandidat yang latah, fakta itu merupakan peluang untuk mengambil hati para ulama. “Dengan mengambil hati para ulama, berarti mengambil hati masyarakat Meulaboh. Tujuannya kan semata untuk Pemilukada, tidak ikhlas,” tandasnya.

Wajar saja jika budaya seperti itu masih dipertahankan, saat terpilih kelak para pemimpin akan melakukan korupsi dengan nilai yang tak kecil. Lumrahnya manusia, Zainal mengakui akan selalu berharap mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari jumlah yang pernah dikeluarkannya untuk hal tertentu.

“Nah, mungkin ulama atau tengku kita nggak sadar akan hal ini,” pungkasnya berang.

Sebagai salah satu calon bupati Aceh Barat, Zainal TD meminta kalangan ulama dapat memahami seluruh tingkah-laku para elit politik dengan bijak. Dirinya meminta ulama menggiring para kandidat untuk membentuk karakter kepemimpinan yang bersih dari semangat korupsi, kolusi, hingga nepotisme.

Dia juga berharap, “siapapun pemimpin yang terpilih nanti merupakan orang-orang yang sudah teruji secara mental, sosial, dan agamanya,” pinta Zainal.

Tak hanya mengkritisi sikap ulama dalam momentum Pemilukada, Zainal juga menyorot pola fikir ulama yang masih terjerat dengan doktrinasi simbolisasi. Katanya, lihat saja ucapan “Selamat Datang di Kota Tasawuf”, begitu Meulaboh menabalkan diri pada setiap pengunjung yang mengunjungi Aceh Barat. Menurutnya, pandangan itu sangat tidak tepat bagi Meulaboh yang penuh dengan praktik asusila.

“Meulaboh itu kota daging babi merek cap unta. Artinya merek aja cap unta sementara yang dimakan itu daging babi,” papar Zainal.

Analogi yang disampaikan Zainal bukan tak beralasan. Berdasarkan observasinya di berbagai tempat, aktifitas maksiat baik seperti ‘bisnis lendir’, pemiskinan terstruktur, penghancuran lingkungan warga, dan banyak maksiat lainnya masih terjadi disana. Menariknya, bisnis lender dan beberapa hal tersebut justru ditukangi oleh oknum-oknum yang dekat dengan pemerintah.

“Faktanya ulama kita tidak pernah melakukan usaha yang berkesinambungan secara konstruktif, ilmiah, dan persuasif untuk mengubah kondisi masyarakat. Pun ada pertemuan para ulama di Meulaboh, tak lebih juga dari seremoni biasa. Tak ada tindaklanjut yang konkrit,” katanya.

“Dan ulama masih terjerbak dengan perang symbol-simbol keislaman tadi. Padahal dari dalam terus digerogoti,” tambahnya lagi.

Di samping itu dia menilai, sikap ulama yang pragmatis ini juga dilatarbelakangi oleh politik tidak santun yang diterapkan oleh kandidat tertentu dan pelaksana pemerintah demi mencapai ambisi dan kepentingannya. Seharusnya harap Zainal, para elit politik tidak menggiring ulama dengan berbagai pendekatan untuk merealisasikan kepentingan personal dan kelompok.

“Percayalah selama ini banyak elit politik yang bersorak-sorai dengan keadaan ulama saat ini. Karena hanya dengan cara demikian, peran ulama dapat diminimalir dari pemerintahan. Padahal ulama harus mendampingi umara untuk menciptakan pemerintahan yang sehat dan bersih,” tutupnya. []