Amsterdam – Pemerintah Belanda kurang berupaya mendukung warga Papua dalam konflik mereka dengan pemerintah Indonesia. Demikian disampaikan G.A. Tompoh yang belum lama ini diangkat menjadi wakil warga Papua dalam pengasingan di Eropa kepada wartawan Radio Nederland John Tyler.
Pekan ini G.A. Tompoh menghadiri debat di parlemen Belanda mengenai program kebijakan luar negeri Belanda tahun-tahun mendatang. Dalam debat itu, Menteri Luar Negeri Belanda Uri Rosenthal menyampaikan kepuasannya mengenai perkembangan situasi di propinsi Papua, Indonesia.
“Boleh saya bilang, dan itu perkembangan baik, bahwa saat ini pemerintah Indonesia mengambil sejumlah prakarsa untuk memperbaiki situasi,” kata Rosenthal.
Utusan khusus
Prakarsa-prakarsa tersebut termasuk pembentukan sebuah komisi untuk mengamati pelaksanaan UU otonomi daerah, dan juga pengangkatan seorang utusan khusus yang ditugaskan memimpin dialog antara pemerintah Indonesia di Jakarta dengan warga propinsi Papua.
Menlu Rosenthal juga mengatakan bahwa duta besar Belanda di Jakarta Tjeerd de Zwaan telah bertemu dengan delegasi warga Papua untuk membicarakan situasi mereka. Menurut Rosenthal, Jakarta perlu menerapkan UU otonomi daerah di propinsi Papua.
Menteri Luar Negeri Belanda itu yakin, situasi di propinsi Papua membaik.
G.A. Tompoh tidak sependapat dengan menlu Rosenthal. Tompoh membenarkan bahwa Jakarta menyediakan waktu dan memberi perhatian dalam soal Papua, tapi ia tidak yakin dengan iktikad baik pemerintah Jakarta.
Menuduh Jakarta
Bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, menurut G.A. Tompoh hanyalah masuk kantong pejabat-pejabat tinggi di propinsi Papua. Ia bahkan menuduh Jakarta dengan sengaja menciptakan perbedaan dan mengadu domba warga Papua.
“Dalam hal itu, mereka belajar dari Belanda – politik memecah belah. Itu dilakukan Belanda selama 350 tahun ketika menjajah Indonesia. Sekarang Indonesia melakukan hal yang sama, kalau bisa dengan lebih baik,” tegas Tompoh.
Sejarah penjajahan Belanda meningkatkan desakan terhadap Menlu Rosenthal untuk lebih melibatkan diri dalam soal Papua. Tapi di lain pihak, campur tangan Belanda dalam soal-soal dalam negeri Indonesia, menjadikan masalah ini lebih sensitif.
Dalam debat di parlemen, Menlu Rosenthal mengatakan bahwa ia harus berhati-hati dalam soal penegakan HAM di propinsi Papua.
Janji Belanda
GA Tompoh justru mengimbau agar pemerintah Belanda lebih terlibat karena pemerintah Belanda yang pernah berjanji akan membantu kedaulatan Papua, sebaliknya menutup mata ketika PBB setuju dengan pelaksanaan referendum mengenai kedaulatan Papua di tahun 1969.
G.A. Tompoh menegaskan sekarang pemerintah Belanda harus melobi agar dilakukan referendum yang sama di bawah pengawasan dunia internasional. Menurutnya kedaulatan politik merupakan kunci untuk menyelesaikan masalah Papua.
“Bicarakan status politik Papua, itulah kuncinya. Kalau itu tidak diselesaikan, kalau masalah ini tidak dialihkan kembali ke PBB yang merupakan awal permasalahan, maka pelanggaran HAM akan tetap terus terjadi sampai kapan pun,” tambah G.A. Tompoh.
Tanggal 1 Desember warga Papua akan memperingati deklarasi kemerdekaan 50 tahun lalu. [Radio Netherland]
