Banda Aceh– Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyatakan pihak kepolisian harus bisa menjamin bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di daerahnya bisa berlangsung tanpa adanya intimidasi, pemaksaan dan provokasi serta teror bersenjata.
“Kapolda Aceh mesti dapat menjamin bahwa pilkada Aceh bisa berlangsung tertib dan aman, serta tidak ada intimidasi, pemaksaan dan provokasi terhadap masyarakat,” katanya di Banda Aceh, Senin (6/2).
Hal itu disampaikan usai menggelar apel terakhir sebagai gubernur, bersama ratusan PNS lingkungan Sekretariat Pemerintah Provinsi Aceh. Irwandi Yusuf akan mengakhiri masa jabatan sebagai gubernur Aceh pada 8 Februari 2012.
“Di kampung-kampung sudah ada intimidasi dari rumah ke rumah penduduk. Mengabarkan kepada masyarakat jika ada calon tertentu tidak menang maka bakal ada perang lagi,” kata dia menjelaskan.
Karenanya, Irwandi meminta masyarakat agar memiliki keberanian melaporkan setiap ada pihak yang mengintimidasi dan memprovokasinya kepada aparat keamanan terdekat.
“Kalau ada ancaman, baik itu langsung maupun melalui pesan singkat (SMS) maka laporkan ke pihak keamanan. Aparat kepolisian khususnya juga kita harapkan bertindak cepat dan tegas menyikapi situasi dan kondisi Aceh,” kata gubernur.
Ia juga mengharapkan berbagai kasus kekerasan bersenjata di Aceh, mulai dari penembakan pekerja luar Aceh segera terungkap. Kasus bersenjata terkini yakni pemberondongan rumah salah satu tim sukses calon gubernur/wakil gubernur di gampong (desa) beusa Meurano, Aceh Timur.
Orang tidak dikenal menyerang dan menembak rumah Asnawai Abdul Rahman (37), koordinator tim sukses calon gubernur/wakil gubernur pasangan Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan, namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian pukul 20.30 WIB, Minggu (5/2) malam.
“Saya prihatin, sederetan kasus kriminal bersenjata masih terjadi. Kami berharap teror itu merupakan kasus terakhir di Aceh, sehingga pilkada 9 April 2012 bisa berjalan aman dan damai,” kata Irwandi Yusuf.
Dibagian lain, gubernur juga meminta pegawai negeri sipil (PNS) agar tetap menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 9 April 2012.
“PNS memiliki kewajiban menyukseskan pilkada agar bisa berjalan damai dan jujur, namun tidak boleh mengenyamping netralitasnya meski hak pilih dan untuk memilih juga dimiliki para pegawai sebagai warga negara,” katanya.[Ant]
