Banda Aceh-Guna mengurangi budaya study banding yang kerap dilakukan pejabat, pemerintah wajib mengucurkan dana untuk memperkaya riset atau penelitian bersifat ilmiah. Hal tersebut dikatakan Direktur Utama Independenth Research Institute (IRI), Mulyadi Nurdin, Sabtu (3/3).
“Biaya riset harus ditingkatkan, sedangkan riset ala pejabat dengan kedok studi banding harus dikurangi dan tidak bisa menggantikan riset yang dilakukan oleh profesional,” ujarnya.
Menurutnya budaya studi banding yang dilakukan berbagai instansi selama ini, terkesan hanya untuk jalan-jalan dan menghabiskan SPJ. “Banyak cara untuk menghabiskan SPJ seperti studi banding, monitoring, koordinasi, padahal tidak ada hasil yang dibawa dari kunjungan tersebut,” tambah Mulyadi Nurdin.
Ia juga menyebutkan bahwa banyak lembaga riset di Aceh yang mengandalkan dana dari luar negeri, sedangkan dari dalam negeri terutama APBA masih amat kurang. Katanya, lembaga riset di Aceh selama ini masih mengandalkan funding luar, kalau mereka meninggalkan Aceh, maka lembaga riset akan susah bergerak.
Mulyadi Nurdin mengakui bahwa masih banyak yang belum diteliti di Aceh, kalau pun ada kebanyakan dilakukan oleh lembaga luar sehingga hasilnya juga ikut dibawa ketika mereka pulang.
“Kebanyakan riset dilakukan oleh lembaga luar dan hasilnya pun ikut dibawa, padahal kita membutuhkan hasil riset sebagai referensi dalam membangun Aceh ke depan,” akhirinya.[]
