Pidie dan Stempel

0
225

Masih ingat ungkapan berikut ini? “Awak Pasee peu-leubeh droe, awak Pidie peu-muri droe, dan awak Aceh Rayeuk peu-tumpok droe!”

Saya coba rawi kembali ungkapan ini untuk merespon kasus “stempel yang tidak berada pada tempatnya” yang belakangan ini jadi heboh dan ‘viral’. Saya heran bagaimana rancunya sistem birokrasi kita ketika stempel Gubernur Aceh berada di Pidie dan diterakan pada tanda-tangan Wakil Bupati Pidie.

Dan, bukan netizen yang baik namanya kalau masalah ini tidak diributkan. Itulah yang kita lihat belakangan ini, soal stempel digoreng terus menerus mengalahkan “peoples power” ala Abusyik yang juga heboh sebelumnya. Lalu, muncullah sebuah nyinyiran yang semakin menguatkan kesimpulan ‘maha-benar netizen dengan segala kicauannya’.

Misalnya, kalimat “Gubernur boleh dari Bireuen, Plt Gubernur dari Gayo, dan kantor Gubernur di Banda Aceh. Tapi, stempel tetap di Pidie!” Saya setengah geli membaca ini, dan saya anggap sebagai sebuah hiburan di negeri syariat yang mengharamkan PUBG Mobile dan bioskop ini.


Dan, bukan Pidie namanya kalau tidak mampu membawa kita “teukhem putoh urat pruet”, dan untuk keahlian ini banyak orang harus berguru kepada Pidie, bukan hanya soal berdagang saja. Saya pikir itulah arti penting keberadaan Pidie.

Kembali ke pokok masalah, ke ungkapan yang saya kutip di awal tulisan ini. Saya menangkap kebenaran dari ungkapan tersebut terutama soal Pidie “peu-muri droe”. Saya ingat ketika Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sedang kuat-kuatnya, dan pasukan GAM terkuat ada di wilayah Samudera Pasee. Di sana ada Muzakir Manaf, Sofjan Dawood, dan sebenarnya ada Rahman Paloh dan Ahmad Kandang.

Kemudian, dari Batee Iliek ada Darwis Djeunieb dan Abdullah Syafie dari Matang Rawa, Peusangan. Panglima GAM Abdullah Syafie boleh tinggal di mana saja, tapi Komando Pusat-nya tetap di Tiro. Di sinilah arti Pidie “peu-muri droe” memperlihatkan wujudnya dengan nyata.

Panglima GAM boleh berasal dari mana saja, pertempuran sengit boleh terjadi di wilayah lain, dan tokoh-tokoh hebat GAM boleh bukan dari Pidie. Tapi, soal komando harus di Pidie, seperti tercermin dari Komando Pusat Tiro.

Nah, Gubernur boleh siapa saja, dan stempelnya harus ada di Pidie dan mereka yang bisa menggunakannya. []