Banda Aceh – Masyarakat Aceh mendukung pelaksanaan Pemilukada tepat waktu. Demikian hasil survey terbaru Occidental Research Institute (ORI) terhadap 1.442 responden di delapan kabupaten/kota di Aceh. Selain itu, mayoritas responden juga mendukung sikap Partai Aceh yang tidak mendaftarkan calonnya untuk mengikuti Pemilukada dengan alasan ingin mengawal dan mengimplementasikan UUPA secara menyeluruh.
Penelitian ini dilakukan dengan dua jenis pendekatan, kualitatif dan kuantitatif, selama lima hari (10-15 Oktober). Jumlah responden dari delapan kabupaten/kota masing-masing 180 responden. Para responden ini, kata Direktur ORI, Maimun Lukman, meliputi tiga karakter, kelas atas, menengah dan masyarakat kelas bawah.
“Tingkat kesalahan data (margin of error) kita perkirakan 3 persen,”ungkap Direktur ORI, Maimun Lukman, di The Palace Cafe, Selasa(18/10).
Maimun memaparkan, sebanyak 861 dari 1442 responden atau 59,8 persen menyatakan mendukung pelaksanaan Pemilukada Aceh tepat waktu. Sedangkan sebanyak 477 orang atau 33,1 persen yang diwawancara menolak pelaksanaan Pemilukada dengan berbagai alasan. Sisanya, 7,2 persen atau 104 orang tidak mau memberikan jawaban.
Lima daerah yang memperoleh dukungan pelaksanaan Pemilukada Aceh tepat waktu, lanjut dia, adalah Kota Banda Aceh, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Barat, dan Aceh Tenggara. Sedangkan tiga kabupaten yang respondennya paling banyak menolak adalah Aceh Timur, Aceh Utara dan Pidie.
“Rata-rata responden yang menolak Pemilukada mengaku karena kader Partai Aceh tidak ikut mendaftar. Mereka juga khawatir akan terjadi keributan lagi nantinya,”papar Dosen Ilmu Politik di Unsyiah ini.
Sementara Budi Azhari, peneliti senior ORI menambahkan bahwa walaupun banyak masyarakat yang mendukung Pemilukada, namun mayoritas diantara mereka juga menyatakan dukungannya atas sikap Partai Aceh yang tidak mencalonkan diri dengan alasan ingin menyempurnakan UUPA.
Sebanyak 892 responden atau 61,9 persen menyatakan mendukung Partai Aceh karena tidak ikut Pemilukada. Sementara 229 responden atau 15,9 persen tidak mendukung sikap Partai Aceh, dan 321 responden lainnya atau 22,3 persen tidak memberikan jawaban.
“Alasan masyarakat yang mendukung sikap Partai Aceh karena mengaku konsisten untuk menjaga UUPA sesuai MoU Helsinki. Sedangkan yang menolak karena takut menyebabkan konflik politik yang berkepanjangan,”pungkas Budi yang juga dosen IAIN Ar Raniry ini. []
