Jakarta– Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai terlalu menyederhanakan kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus HP Tambunan. Akibatnya, pengungkapan kasusnya tidak tuntas dan penegakan hukumnya juga tidak maksimal.
Oleh sebab itu, tak heran jika di saat kasus Gayus masih ditangani, muncul lagi kasus Dhana Widyatmika. Dhana adalah PNS di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang punya uang puluhan miliar di rekeningnya.
Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPR bidang hukum Bambang Soesatyo saat dihubungi di Jakarta. Senin (5/3).
“Jika pemerintah terus menyederhanakan kasus mafia pajak, rakyat akan semakin yakin bahwa pemerintahan SBY-Boediono tidak serius membongkar sindikat mafia pajak. Sebab, dalam praktiknya, penggelapan dan penghindaran pajak selalu melibatkan oknum pemerintah,” ujar Bambang.
Menurut dia, mafia pajak adalah kejahatan terorganisasi di negara ini. “Namun, ada upaya berkelanjutan untuk membohongi rakyat dengan menyederhanakan masalah penggelapan dan penghindaran pajak oleh mafia pajak dengan pola kasus per kasus. Padahal, pada kasus Gayus Tambunan berikut pengakuannya, jelas telah dimunculkan sejumlah indikator yang menunjukan penggelapan maupun penghindaran pajak sebagai kejahatan terorganisasi,” tambahnya.
Bambang menduga, pemerintah sejauh ini tidak pernah menunjukan niat memerangi mafia pajak. “Padahal, membiarkan mafia pajak terus merajalela sudah melahirkan kesimpulan bahwa pemerintahan ini tidak serius memberantas korupsi.
Pencurian pajak dalam jumlah miliaran rupiah tidak mungkin berani dilakukan seorang petugas eselon rendah seperti Dhana.
Tak mungkin pula atasannya tidak tahu penggelapan nilai pajak yang dilakukan bawahannya itu. Jadi, memang ada oknum pemerintah yang diuntungkan dari pembiaran terhadap eksistensi mafia pajak,” lanjut Bambang.[kompas.com]
