Telentang. Menatap langit. Bentang pandang berbingkai pelepah daun kelapa, reranting mangga, berhias sulur dedaun bambu. Sambil membayangkan sebuah lubang berukuran 5 kali luas kota Banda Aceh yang akan memahatkan nganga di Kabupaten Nagan Raya. Seperempat ukuran lubang di Papua usai Freeport menggalinya 50 tahun dengan gelimang darah, air mata, menguar nyawa dari tubuh putra-putri provinsi yang kini terbelah.
Terulang lagi permufakatan untuk melawan titah kuasa yang berniat melubangi Tanah Nagan. Sambil mengingat, menimbang, menetapkan dan memutuskan. Serangkai konsideran batin bergerak otomatis mengalamatkan pindai di deretan peristiwa pada goresan catat dalam ingat.
“Jadi kita di sini mau berjuang atau ngelonte?” tanyaku. Setelah tabel dan data mengisi ruang pirsa kami yang hadir. Foto dan proyeksi peta pada selembar layar menunjukkan peta luas kawasan, yurisdiksi, liuk sungai berpagar rimba sewarna lumut. Hadirin tercekat.
“Aku sudah bosan dengan puitisasi data, tabel, peta dan titik koordinat. Paling hebat jadi proposal, audiensi dan rekomendasi untuk membuat forum selanjutnya. Jadi perjelas saja. Kita mau ngelonte atau berjuang. Sebab, melawan perusahaan tambang berarti perang. Bukan selfie sewaktu demonstrasi. Bukan pula sekedar update status di medsos!” cerocosku lagi. Mereka masih diam. Aku berhenti menanti reaksi.
Lantas menguarlah prasangka di antara percakapan. Menyembul sebagai sebentuk seruak di tiap gelanggang diskusi. Prasangka yang timbul sebab sejarah telah mencatat, perjuangan tak cuma soal juang, menang dan pahlawan-pahlawati saja. Perjuangan juga telah mereproduksi culas, kalah dan khianat. Beserta seluruh kombinasi dari 6 poin itu.
Pesimismeku kemuncak ketika langkah merancang rencana perlawanan mesti berhadapan dengan mentalitas yang lebih buruk dari perlontean dan pergigoloan. Mungkin dalam diksi tunggal; mentalitas pelacuran. Ketika kaum intelektual bergerak, bersorak menyuarakan perlawanan, menggagas ribuan aksi, memviralkan tag di media sosial tapi lantas bungkam ketika berhadapan dengan sekoper berisi lembar penggenap hasrat.
Pelacuran lebih mulia dibanding mereka. Sungguh. Bagi yang memahami pelacuran sebagai kejahatan, telisik lagi sebabnya. Pelacur memanfaatkan inverioritas personal agar menjual harga diri yang tersemat di tiap kelamin. Ada supply, demikian pula demand. Selalu ada yang lebih lemah dan berada dalam situasi yang tak punya pilihan lain. Sementara, pelacuran kaum intelektual adalah pilihan.
Pelacuran intelektual sungguh lebih sadis ketika berpura menjadi pahlawan-pahlawati, sementara di belakang menelikung. Memanfaatkan kemampuan menyatukan perlawanan, lantas menukarnya dengan beragam pemuas hasrat. Sebagian lagi memilih diam karena bertentangan dengan jabatan, melupakan tanggungjawab ilmu, bahkan tanggungjawab sebagai manusia. Lantas selalu mengeluh di tiap sesi ngopi, ketika menyimak ketidakadilan merajalela.
Aku tak sedang membahas akademisi apalagi civitas academica saja. Mayoritas lembaga pendidikan telah lama menjelma menjadi peternakan pikiran an sich. Ketika tamat, hapalan berkerangka silabus dan diktat menghegemoni para alumnus untuk tak boleh berpikir, apalagi bertindak dan berjuang menegakkan kebenaran, sebab bersekutu dengan yang batil sungguh lebih jelas memberi nikmat nan menimbulkan kecanduan.
Atau kita sepakati saja setiap eksploitasi dan eksplorasi sebagai keniscayaan sejarah? Sesuatu yang wajar adanya. Boleh. Kucoba berpijak pada rasio itu. Asalkan kalian berani berjanji, tak ‘kan ada kasak-kusuk omelan tentang perusakan dan kerusakan alam, pemiskinan rakyat tempatan, pencemaran logam berat yang bikin air tak layak minum, copy-paste tragedi Minamata dan Minahasa serta sederet omelan kolektif yang merepetkan keluh di media massa dan media sosial. Berani?
Kampungku Tamiang, kabupaten yang menumpang di perkebunan sawit. Ladang pembunuhan mataair, situs penindasan sungai, padang penghancuran sederet tradisi mulia yang turut terbantai oleh rancangan perusahaan perkebunan, juga kenyataan sebuah bentang alam yang sedang bersiap menjadi padang pasir masa depan yang tak terlalu jauh lagi oleh lesatnya daya tempuh Sang Waktu. Potret kelam kebijakan pembangunan warisan masa lalu, ketika politik mendapuk pendapatan menjadi ‘imam’ visi-misi dalam slogan.
Setelah Papua, Minahasa, Riau, Borneo, Tamiang, Rawa Tripa, Rawa Singkil, Bali, Manggamat; kini Nagan Raya dan Tanoh Gayo menyusul menjadi kandidat perusakan lingkungan atas nama kesejahteraan semu dalam visi pembangunan yang rabun. Tempat mana lagi yang akan kita biarkan hancur, penduduk mana lagi yang akan kita biarkan menjadi tumbal bagi pengisi digit rekening para penguasa korporasi yang sukses memperlonte politikus?
Sesudah banjir, tanah longsor, darah, airmata, duka dan kematian gagal menjadi penasehat diri; bukti apalagi yang mesti kita tambahkan dalam daftar alasan untuk melawan tiap kebijakan yang lebih mengedepankan angka sembari mengabaikan jiwa, tradisi, semangat, marwah dan kedaulatan? Masih manusiakah kita ketika membiarkan mufakat zinah antara korporasi dengan birokrasi? Atau, memviralkan hoax, menandatangani petisi online dan menyimak kondisi rumah tangga pesohor sudah tersepakati sebagai jihad?
Image Source:
