Jakarta– Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih perlu perbaikan agar dapat mempresentasikan keinginan masyarakat.
“Masih terdapat berbagai problem dalam pelaksanaan, untuk itu membutuhkan kesadaran dari semua pihak,” kata Aburizal di Jakarta, Kamis, saat menyampaikan pidato kunci dalam seminar yang diselenggarakan Universitas Islam Indonesia (UII).
Aburizal dalam seminar setengah hari bertajuk “Tantangan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum bagi Pembangunan yang Inklusif dan Berkesinambungan” menjelaskan, perbaikan di antaranya perlunya penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, serta ketaatan terhadap hukum.
Dia mengatakan, pentingnya memperkuat sistem presidential yang efektif dan produktif dengan cara menyederhanakan sistem pemerintahan.
Dengan demikian hasil akhirnya akan menciptakan pemerintahan yang bersih dan kuat dalam menjalankan berbagai kebijakan, kata Aburizal.
Sementara Rektor Universitas Islam indonesia (UII) Prof Dr Edy Suandi Hamid mengatakan, pembangunan akan lancar seandainya sektor politik stabil.
Persoalan di Indonesia rantai birokrasi masih terlalu panjang sangat tidak ideal ditengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil, sehingga masih tertinggal dengan negara tetangga, kata Edy.
Edy mengatakan, pemerintah harus mampu memberi nilai tambah pada industri di dalam negeri, sehingga tidak semata-mata mengandalkan pada produk bahan mentah hasil eksploitasi sumber daya alam.
Ia mengatakan, negara membutuhkan pemimpin yang kuat dan bersih serta memiliki visi untuk mengubah kebijakan industri saat ini serta mengalahkan kompettitor dari negara tetangga.
“Sudah bukan saatnya memilih pemimpin atas dasar kemampuan finansialnya saja, tetapi juga harus memiliki kemampuan dan visi,” jelas dia.
Sedangkan, ekonom dan Ketua DPP PAN Didik J. Rachbini mengatakan, perlunya pemerintah memperhatikan utang luar negeri yang besarannya semakin tinggi karena perubahan nilai tukar saat ini. Kemudian pekerjaan berat lainnya yang belum dipecahkaan saat ini terkait dengan semakin meningkatnya jumlah pengangguran terselubung di kantong-kantong industri, jelas Didik.
“Kalau semakin banyak pekerja terjun di sektor informal menandakan fenomena munculnya pengangguran terselubung,” kata Didik.[Ant]
