Medan– Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar mengajak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk merintis kerja sama bidang dakwah di daerah perbatasan kedua wilayah bertetangga itu. Selama ini, kata Wagub, hanya Aceh yang menempatkan pendakwah di perbatasan
Demikian terungkap dalam Muzakarah I Dakwah Perbatasan di Aula MUI Sumut yang dibuka Plt Gubernur Sumatera Utara Pujo Nugroho, Kamis (3/11), dan dihadiri Wakil Gubernur Aceh H Muhammad Nazar.
Selain Wagub Aceh, hadir dalam kegiatan pembukaan pimpinan dan anggota MUI Sumut, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumut, Anggota DPD RI asal Sumut Dr Rahmatsyah, berbagai ormas Islam di Sumut, para pejabat terkait di Pemda Sumut, Kanwil Kementerian agama Sumut, IAIN Aceh dan IAIN Sumut, MPU dan Dinas Syariat Islam Aceh, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, para dai serta pemangku kepentingan.
“Selama ini hanya Aceh saja yang menempatkan dan memfasilitasi para dai perbatasan. Sedangkan daerah-daerah perbatasan pasti ada kepentingan yang saling berkait serta perlu penanganan khusus seperti sisi agama, budaya, pendidikan dan perekonomian,” ujar Wagub yang hadir sebagai salah seorang pembicara.
Wagub mengatakan, ke depan tidak cukup Aceh saja yang menangani masalah dakwah di perbatasan, melainkan pemerintah dan muslim daerah Sumut di perbatasan Aceh pun harus memiliki common sense yang sama untuk kepentingan Islam dan pendidikan di perbatasan Aceh-Sumut. Bahkan, kata Wagub, kesejahteraan ekonomi penduduk di perbatasan masing-masing perlu mendapat perhatian juga.
“Lebih bagus kita menangani bersama daripada kita saling menyalahkan di kemudian hari. Terlebih lagi ketika terkait isu agama yang memang sensitif, tetapi tetap menjadi kewajiban setiap pribadi maupun pemerintah untuk memperhatikannya dengan serius,” papar salah seorang calon Gubernur Aceh itu.
Dalam sambutan kuncinya di depan Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho dan para peserta muzakarah, Wagub Nazar menyampaikan secara umum ada dua tantangan sekaligus kelemahan yang selalu dihadapi umat Islam, yaitu tantangan internal seperti kurangnya kapasitas umat, menurunnya nilai persaudaraan, menurunnya nilai ketaladanan di dalam diri para pemimpin muslim di berbagai negara dan tak terkecuali Timur Tengah, masih banyaknya umat Islam yang berada dalam garis kemiskinan, banyaknya konflik di negara-negara berpenduduk muslim dan berbagai masalah lainnya yang merugikan.
“Kedua, pada saat yang sama ada pula tantangan dan hambatan yang datang dari luar seperti globalisasi dan dinamika sistim informasi yang sangat cepat tumbuh serta tidak mampu dimanfaatkan oleh umat bahkan umat cenderung lebih banyak tergilas, kebijakan global yang cenderung memojokkan Islam seperti terkait terorisme dan radikalisme, hingga agresifitas kaum agama tertentu yang selalu ingin merobah iman kaum agama lainnya,” katanya panjang lebar.
Wagub berharap kerjasama dengan semua pihak terkait di Sumut agar ikut memikirkan masalah umat tersebut, membuat skema beasiswa kepada warganya yang ingin belajar di dayah-dayah perbatasan Aceh-Sumut.
“Kami telah merintis dan membangun dayah perbatasan dengan suatu perjuangan panjang sejak 2008, dan akan lebih ideal apabila pemda Sumut ikut memfasilitasi para siswa dan santri yang berminat belajar di dayah-dayah tersebutm,” pinta Wagub.
Sementara Plt. Gubsu dalam sambutannya ketika membuka muzakarah tersebut berjanji akan memberikan perhatian serius ke kawasan perbatasan Aceh-Sumut seperti disampaikan Wagub Aceh.
“Hari ini waktunya telah tiba dan momentum tepat untuk itu. Kami sangat sepakat dengan apa yang telah disampaikan pak Wagub Aceh barusan. Insya Allah penandatanganan kerjasama yang bersejarah ini dapat berlansung berkelanjutan serta muzakarah ini harus menghasilkan langkah-langkah konkrit,” ujarnya.
Naskah kerjasama ditandangani MPU Aceh, MUI Sumut dan Dinas Syariat Islam yang disaksikan Plt. Gubsu dan Wagub Aceh. [putra sahara]
