BANDA ACEH — Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyarankan agar Menteri Dalam Negeri langsung yang mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang tengah dijalankan Komisi Independen Pemilihan Aceh, bukan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda). Alasannya, Dirjen Otda tidak memiiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan karena keberadaanya tidak disebut di UUD 1945.
Banda Aceh – Partai Demokrat, PPP dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) mendeklarasikan Muhammad Nazar dan Nova Iriansyah sebagai pasangan calon gubernur/wakil gubernur Aceh pada pilkada 16 Februari 2012.
Banda Aceh – Anggota Komite I DPD RI Teuku Bachrum Manyak menyatakan, diperlukan sebuah payung hukum untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur/Wakil Gubernur Aceh, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota se-Aceh tahun 2012.
Jakarta-Kondisi Aceh yang mencemaskan jelang pelaksanaan Pilkada, semakin menegaskan, bahwa proses Pilkada tidak ditempatkan menjadi bagian dari proses Rekonsiliasi yg perkokoh perdamaian di Aceh. Sejak awal persiapan pelaksanaan Pilkada sudah diingatkan untuk membentuk Qanun sebagai landasan hukum pelaksanaan Pilkada, sebagaimana diamanatkan oleh UU no 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini dikatakan Mantan Ketua ...
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menggugat KPU melalui Mahkamah Konstitusi terkait tahapan Pilkada Aceh. Harapannya, KPU membuka peluang pendaftaran kembali calon kepala daerah Aceh.
Taufik Al Mubarak
