BANDA ACEH – Tahun ini, Provinsi Aceh masuk dalam fokus kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain Aceh, lima provinsi lain juga masuk dalam agenda KPK yaitu Papua, Papua Barat, Sumatera Utara, Riau, dan Banten.
Dengan fokus kerja tersebut, di enam provinsi itu akan dibentuk satuan tugas terpadu untuk mencegah dan menindak setiap tindakan korupsi.
Seperti dilansir Harian Kompas, Jumat (8/4), Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Banda Aceh, Aceh, Kamis (7/4), mengatakan, ada alasan kuat mengapa Aceh dan lima provinsi lain diberikan perhatian khusus oleh KPK. Alasannya, Aceh, Papua, dan Papua Barat merupakan daerah otonomi khusus. Sementara Sumatera Utara, Riau, dan Banten merupakan daerah yang kepala daerahnya pernah masuk penjara terkait kasus korupsi.
“Sebenarnya semua daerah tak luput dari pantauan KPK. Hanya enam provinsi tersebut yang jadi proyek percontohan karena tiga provinsi di antaranya penerima dana otonomi khusus, tetapi gubernurnya korupsi. Tiga provinsi lainnya, gubernurnya pernah masuk penjara. Jangan sampai enam provinsi tersebut, gubernurnya masuk ‘hotel’ KPK lagi,” kata Basaria seperti dimuat Harian Kompas.
Basaria menjelaskan, dalam pencegahan, Satgas terpadu mencegah dengan mendampingi kegiatan pemerintah daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Jika pencegahan sudah dilakukan dan korupsi masih terjadi di provinsi tersebut, KPK akan menindak tegas.
Sebagai daerah otonomi khusus, Aceh, Papua, dan Papua Barat tiap tahun mendapatkan dana cukup besar dari pusat. Pengelolaan dana otonomi khusus yang tak transparan membuka peluang terjadinya korupsi. KPK sudah memanggil sekretaris daerah ketiga provinsi itu dan mengingatkan agar pengelolaan dana otonomi khusus sesuai aturan.
Adapun tiga provinsi lainnya, gubernurnya tercatat pernah divonis bersalah dalam kasus korupsi. Bahkan, di Riau, tiga gubernurnya pernah tersandung kasus yang sama. “Jangan karena sistem yang tak baik, menjerumuskan pejabat lainnya. Kami ingin memperbaiki sistem,” kata Basaria. [Kompas]
