Banda Aceh – Aktivis Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) mendesak Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengumumkan nama kontraktor yang telah masuk daftar hitam terkait implementasi proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja (APB).
“Sebaiknya Gubernur Aceh harus berani mengumumkannya sebagaimana dilakukan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias,” kata Koordinator GeRAK Aceh Askhalani, Senin (28/11).
Menurut dia, pengumuman daftar kontraktor nakal akan lebih memudahkan kontrol publik dalam membantu kerja pemerintahan Aceh terhadap implementasi anggaran publik secara menyeluruh untuk menunjang pembangunan berkelanjutan di Aceh.
“Tidak hanyak eksekutif, DPR Aceh juga wajib mengambil andil dalam proses terhadap realisasi APBA secara langsung. Baiknya, untuk memastikan seperti apa implemetasi mereka harus turun ke daerah-daerah,” saran Askhalani.
Dijelaskan dia, pengawasan ini penting dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran atas dana-dana APBA.
Selama ini, nilai Askhalani, banyak indikasi setiap pembangunan yang dilakukan oleh kontraktor yang bersumber dana dari APBA dan otsus hampir semua daerah dilakukan secara tidak sempurna.
“Ini berpotensi merugikan keuangan negara dengan jumlah yang sangat besar, karena itu kinerja semua perangkat daerah dalam mengawasi ini sangat penting,” ujar dia.
Untuk memberikan efek jera terhadap kontraktor nakal, tambah dia, Pemerintah Aceh harus menerapkan sanksi tegas terhadap mereka yang tidak mengerjakan proyek sesuai dengan Rancangan Anggaran Pembiayaan (RAP).
“Sanksi yang diberikan yakni pembayaran kembali proyek yang tidak sesuai RAP sebesar dua kali lipat dari dana proyek,” saran Askhalani.
Selain itu, ia mengatakan pernyataan Gubernur Aceh terkait sanksi yang akan diberikan atas temuan pelaksanaan 67 proyek yang bersumber dari dana APBA tahun 2011 di pantai barat-selatan yang tidak dikerjakan secara baik merupakan langkah tepat.
“Mudah-mudahan, langkah itu harus dibuktikan secara nyata tidak hanya sebatas gertak sambal,” demikian Askhalani.[Antara]
